11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar

Namun, tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah secara tegas, berdampak terus bertambahnya tenaga honorer baru dari waktu ke waktu pascapemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, kepala dinas baru, kepala sekolah baru, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut FHI mendesak dan meminta pemerintah pusat untuk menindak tegas secara hukum para kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang mengangkat tenaga honorer setelah berlakunya UU ASN 2023.

11. FHI menghaturkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah, seluruh fraksi partai politik DPR RI, MPR RI, DPD RI yang bertahun-tahun memperjuangkan peningkatan kesejahteraan status honorer K1, K2 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi PNS.

Dilanjutkan pengangkatan honorer menjadi PPPK di era pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Presiden Prabowo Subianto. (esy/jpnn)