2 Pemicu Utama Masalah PPPK 2023, Apakah Banyak Honorer Bodong?

Pada berkas pengusulan penetapan NIP harus disertai lampiran kontrak kerja honorer calon PPPK.
Kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak PPK yang meminta waktu untuk penetapan NIP PPPK karena terkendala anggaran.
Keluhan soal anggaran ini masih terus disuarakan kepala daerah dalam pengangkatan PPPK.
"BKN tidak bisa memaksakan jika ada Pemda yang memberikan alasan terkait anggaran. Sebab, ketika sudah diangkat, Pemda wajib membayar gaji ASN PPPK," kata Deputi Sinka BKN Suharmen.
Nah, mari kita ulas satu per satu dua penyebab lambatnya pemda menyampaikan usulan penetapan NIP PPPK.
Muncul tanda tanya ketika kontrak kerja yang harus dilampirkan pada usulan penetapan NIP menjadi kendala.
Jangan-jangan, PPK bingung dengan syarat kontrak kerja honorer yang harus dilampirkan karena sebenarnya masa kerja honorer calon PPPK itu belum memenuhi persyaratan.
Wajar jika muncul kecurigaan banyak honorer bodong yang ikut mendaftarkan diri pada seleksi PPPK 2023.
Berikut ini dua masalah utama pada proses seleksi PPPK 2023, terutama berkaitan dengan penetapan NIP. Apakah karena banyak honorer bodong?
- Banyak NIP CPNS & PPPK 2024 Terbit, SK Malah Minim, BKN Siapkan Fitur Baru
- Muhajir Sebut Gaji-Tunjangan CPNS & PPPK 2024 Sudah Disiapkan di APBD 2025
- Imbauan MenPAN-RB & BKN Tak Ampuh, Honorer K2 Teknis Tetap Diputus Kontrak
- 5 Berita Terpopuler: CPNS & PPPK Semringah, Bagaimana Nasib Honorer Gagal Seleksi Paruh Waktu, Kapan Jadwal Ulang?
- 205 CPNS Terima SK, Bupati Kotim: Jangan Coba-Coba Minta Mutasi
- 137 CPNS & 449 PPPK Terima SK, Bupati Sahrujani Beri Pesan Begini