2 Pilihan Kader PDIP, Kritik BBM Naik atau Dipecat

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Bambang Wuryanto mengatakan DPP PDIP bakal memberi sanksi kepada kadernya yang tidak mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM. Sanksinya bisa pemecatan dan dicabut kartu anggotanya.

"Opsinya hanya satu, seluruh kader PDIP wajib mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi. Ini amanat keputusan rapat kerja nasional (rakernas) DPP PDIP untuk menjadi partai pendukung pemerintah," kata Bambang Wuryanto, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (19/11).

Pemberian sanksi lanjutnya, diberlakukan bertahap. Pertama, melalui pendekatan kekeluargaan oleh kader paling senior di partai yakni Sidharto Danusubroto. Sidharto akan menjelaskan alasan-alasan kebijakan partai. "Mungkin ada miss persepsi sehingga keliru terima informasi," jelas Bambang.

Kedua lanjutnya, melalui teguran tertulis yang dikeluarkan Sekjen DPP PDIP. "Jika kedua cara tersebut tidak mempan, DPP akan mengeluarkan jalan terakhir yakni memecat kader lewat keputusan Ketua Umum DPP PDIP," ungkapnya.

Terkait dengan salah satu Ketua DPP PDIP yang menolak keputusan Jokowi menaikan harga BBM, Effendi Simbolon, Bambang menilai sikap Effendi dilatarbelakangi konsistensi menolak kenaikan BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Hari ini PDIP bisa memahami (kenaikan harga BBM)," ungkap Bambang Wuryanto.(fas/jpnn)