200 Proposal Pemekaran Daerah Masuk DPR

Menurut Hakam, metode pemekaran daerah saat ini masih berdasar usul. Ke depan, pemerintah dan DPR harus memunculkan konsep terkait dengan DOB. Desain besar penataan daerah (desartada) yang sudah disusun harus dimasukkan dalam aturan RUU Pemda. "Ke depan harus didesain, bukan diusulkan. Desartada selama ini tidak ada landasan hukumnya," ujarnya menegaskan.

 

Dalam hal ini, pengesahan DOB tidak dilakukan dengan pertimbangan politik semata. Hakam menyatakan, komisi II hanya akan mengesahkan daerah yang memenuhi syarat. "Memenuhi syarat ini mulai dari kejelasan perbatasan, pendanaan, pengalihan aset, dan sebagainya," terang dia.

 

Masalah perbatasan, ujar politikus Partai Amanat Nasional itu, adalah hal yang paling krusial. Sebab, banyak sumber daya alam yang diperebutkan. Komisi II harus memastikan tidak akan ada sengketa soal perbatasan saat DOB baru disahkan.

"Kalau tiba-tiba disahkan, orang bersengketa, gugat-menggugat, pasti mengundang masalah," tuturnya.

 

Hakam menegaskan, seluruh pemangku kepentingan harus duduk demi kejelasan perbatasan melalui surat dinas topografi angkatan darat dan oseanografi. Termasuk pula status hibah aset. "Ada pemekaran yang sudah jalan, asetnya belum klir. Ini menjadi beban buat kami. Ini harus beres ke depan," tandasnya.