270 Ribu Kartu BLSM Dikembalikan

270 Ribu Kartu BLSM Dikembalikan
270 Ribu Kartu BLSM Dikembalikan

jpnn.com - JAKARTA - Sikap ini layak diapresiasi. Sebanyak 270 ribu kepala keluarga (KK) di Indonesia mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS). Alasannya, mereka merasa tidak miskin sehingga tak berhak menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah memang menggunakan data sensus nasional 2011 untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLSM sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Juni lalu. "Tapi, ada cukup banyak masyarakat yang terdata masih miskin (saat sensus 2011), kini sudah meningkat menjadi keluarga sederhana. Sehingga mereka mengembalikan KPS," ujarnya baru-baru ini.

Selain alasan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah membaik, pengembalian KPS terjadi karena ada daftar penerima yang pindah alamat dan tidak diketahui alamat barunya atau sudah meninggal. Menurut Agung, jumlah masyarakat yang mengembalikan KPS bisa naik seiring dengan pengumpulan kartu oleh PT Pos Indonesia. "Mungkin bisa sampai 500 ribu (yang dikembalikan, red)," katanya.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana mengakui, basis daftar penerima BLSM yang mengacu pada sensus 2011 membuat akurasi rumah tangga sasaran (RTS) menjadi kurang optimal. "Karena itu, daftar penerima BLSM segera direvisi," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos.

Sebagaimana diketahui, sebagai bagian dari program kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah memberikan BLSM Rp 150 ribu per bulan kepada 15,5 juta RTS atau 65,6 juta jiwa. Pemberian dilakukan dalam dua tahap, masing-masing Rp 300 ribu pada Juli dan September.

Data terbaru dari TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden Boediono menyebutkan, realisasi penyaluran BLSM sudah mencapai 92,15 persen. Di antara total 15,5 juta RTS, 14,3 juta RTS sudah menerima BLSM tahap I (Rp 300 ribu per KK) senilai total Rp 4,29 triliun. Sedangkan anggaran BLSM untuk 1,2 juta RTS lainnya belum terdistribusi. Salah satu alasannya, ada masyarakat yang mengembalikan KPS.

Menurut Ari, dengan adanya revisi daftar tersebut, akan ada KK baru yang mendapatkan BLSM saat pencairan tahap II September. (owi/c9/kim)


JAKARTA - Sikap ini layak diapresiasi. Sebanyak 270 ribu kepala keluarga (KK) di Indonesia mengembalikan kartu perlindungan sosial (KPS). Alasannya,


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News