4 Kali Raih WTP, Kementan Komitmen Jaga Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Prestasi ini sekaligus mencatat bahwa empat tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK, Isma Yatun mengatakan opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun 2019.
"Terima kasih kepada Menteri Pertanian beserta jajarannya atas komitmennya untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Pertanian di Auditorium Gedung F, Kampus Kementan, Selasa(21/7).
Isma menambahkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan.
Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
"Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP," tambahnya.
Ia juga mengatakan Kementan kedepannya dituntut harus makin kreatif dan harus terus bertahan menjadi kementerian yang maju dan modern dengan memanfaatkan agriculture war room (AWR) yang sudah komprehensif menyediakan informasi tentang pangan di Indonesia.
Empat tahun berturut-turut Kementan dinilai telah menjalankan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan kredibel, transparan serta sesuai standar akutansi pemerintah.
- Begini Jurus Kementan Kendalikan Harga Bawang Merah
- Pengumuman, Petani Terdaftar Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi di KPL Resmi
- BPJPH-Ditjen PKH Koordinasikan Percepatan Sertifikasi Halal Produk Olahan Peternakan
- Hari Pertama Kerja, Mentan Amran Tancap Gas Cetak 500 Ribu Hektare Sawah di Merauke
- Selamat, Pemprov Banten Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut dari BPK
- Kejagung Sebut Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, CERI: Tunggu Perhitungan BPK