JPNN.com 
70 Persen Wakil Rakyat Belum Laporkan Aset Kekayaan ke KPK
jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPRD Surabaya mengaku kesulitan menghadapi perubahan sistem pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari offline menjadi online.
Bahkan 70 persen anggota DPRD Surabaya belum menyerahkan pelaporan LHKPN ke KPK karena persoalan format pengisian itu.
BACA JUGA : Fahri Hamzah Keluhkan Konsep LHKPN di KPK
Menurut Ketua DPRD Surabaya Armuji, terdapat dua jenis LHKPN yang wajib dilaporkan. Yakni sebagai anggota DPRD Surabaya yang proses penyerahannya mulai 2017 dan LHKPN anggota DPRD yang maju Caleg.
"Untuk LHKPN sebagai anggota DPRD Surabaya, hingga detik ini masih banyak yang belum menyerahkan, bahkan mencapai 70 persen," kata Armuji.
BACA JUGA : Menteri Nasir: Rektor Tidak Laporkan LHKPN Mundur Saja!
Politikus PDIP ini menegaskan masih banyaknya anggota DPRD Surabaya yang belum menyerahkan dikarenakan terkendala teknis. Yakni kesulitan memasukan data ke aplikasi secara online.
"Saya berharap anggota DPRD yang belum menyerahkan secepatnya memberikan laporan tersebut, apalagi untuk yang maju caleg batasannya pada Maret ini," tambah Armuji.
Anggota DPRD yang belum menyerahkan secepatnya memberikan laporan tersebut, apalagi untuk yang maju Caleg
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- Inilah Materi yang Didalami Penyidik KPK kepada Legislator dari Jambi
- KPK Tetapkan eks Pejabat Bea Cukai Sebagai Tersangka Pencucian Uang
- Inilah Dosa SYL, Pakai Duit Suap Buat Kepentingan Keluarga
- Usut Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Periksa Anggota DPR RI
