Abhisit Ancam Demonstran Mokong

Ada Langkah Hukum Kalau Tolak Damai

Abhisit Ancam Demonstran Mokong
MILITER MERAH - Mayjen Khattiya Sawasdipol alias Seh Daeng, memberikan tanda tangan ke pakaian sejumlah demonstran Kaus Merah, di daerah Sanam Luang, beberapa waktu lalu. Foto: Thiti Wannamontha/Bangkok Post.
Jatuporn juga melihat, peta jalan damai yang ditawarkan Abhisit hanyalah propaganda untuk merayu massa UDD agar segera menghentikan aksinya. "Kami tidak ingin mendapat amnesti untuk diri kami sendiri. Kami ingin pemerintah tidak (memberlakukan) standar ganda dalam penanganan kasus hukum," jelasnya.

Di pihak lain, sejumlah pemimpin demonstran lainnya, ingin menerima tawaran peta jalan damai usul Abhisit itu, dengan memberikan sejumlah catatan. "Kami menegaskan kembali bahwa kami siap bergabung dalam proses rekonsiliasi, dan akan menawarkan peta jalan damai versi kami," jelas salah satu pimpinan demonstran, Weng Tojirakarn, seperti dikutip Agence France-Presse.

Isu perpecahan itu muncul, setelah Mayjen Seh Daeng mengaku mendapat telepon dari Thaksin Shinawatra dan meminta empat pimpinan UDD dipecat, karena telah bernegosiasi dengan pemerintah secara rahasia di markas militer Resimen Infantri 11, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu membahas rekonsiliasi dan mencari solusi krisis politik Thailand. Empat pimpinan demonstran itu adalah Veera Musikhapong, Natthawut Saikua, Weng Tojirakarn, serta Wisa Kanthap.

Namun, isu perpecahan di tubuh UDD itu dibantah oleh Natthawut Saikua, pimpinan senior massa Kaus Merah. Menurutnya, para pemimpin demonstran tidak bisa dipecat, karena UDD bukanlah perusahaan swasta. "Thaksin bukan pada posisi menunjuk atau memecat siapa pun dalam UDD, dan dia (Thaksin) tidak pernah memperlihatkan niatnya itu," jelasnya. (cak/c2/dos)

BANGKOK - Belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah Thailand dan demonstran Kaus Merah, membuat Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva mulai


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News