Ada Calon Kada Main Sinetron, KPI Bakal Tindak Tegas
"Jika ditemukan pelanggaran, pasti akan kami tindak. Tidak hanya DM, semua paslon yang akan maju pilkada serentak memang dilarang menggunakan lembaga penyiaran sebagai alat kampanye lewat seni peran," tegas Nuning.
Nuning mengingatkan paslon yang melanggar aturan melalui seni peran selama masa kampanye hinga hari H pencoblosan, mendapat sanksi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Sedangkan Lembaga Penyiaran yang menayangkan seni peran yang dibintangi paslon yang akan maju pilkada, menjadi tanggung jawab KPI.
"Jadi kami hanya ke lembaga penyiarannya. Untuk pemeran seni drama tadi, itu ranahnya KPU. Tapi kami akan turut aktif mengawasi tayangan-tayangan yang berpotensi digunakan sebagai media kampanye. Dan itu sudah ada surat edarannya," katanya.
Nuning menegaskan KPI bersama KPU juga akan melakukan sosialisasi SE No. 68/2018 kepada seluruh paslon peserta pilkada serentak agar tidak memanfaatkan layar kaca sebagai ajang kampanye, serta kepada lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan drama sinetron dan seni peran berbungkus kampanye.(chi/jpnn)
Lembaga penyiaran harus berkontribusi terhadap jalannya proses Pilkada yang aman.
Redaktur & Reporter : Yessy
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Giliran KPI Laporkan Pendeta Gilbert Lumoindong ke Polda Metro Jaya
- PDIP Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah Kalbar 2024
- MUI Minta KPI Beri Sanksi untuk Tiga Stasiun TV yang Menayangkan 4 Acara ini
- Bobby Nasution Menantu Jokowi Hadiri Acara Golkar di Jakarta, Sudah Jadi Kader?
- Bersiap Menuju Pilkada, Golkar Kumpulkan Bakal Calon Kepala Daerah