Ada Larangan Puasa di Tiongkok, Fahri: Kereta Cepat Kasih Jepang Aja Deh

jpnn.com - JAKARTA - Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang, Tiongkok yang melarang pelaksanaan ibadah puasa bagi muslim Uighur mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut dia, peristiwa tersebut menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Tiongkok.

Fahri pun mendorong pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. "Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan dan negara yang populasi Islam, maka Indonesia harus bisa  boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok itu," kata Fahri  di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (8/6).

Kemudian, sebagai negara yang sedang menjalin kerja sama berbagai proyek infrastruktur dengan pemerintahan Tiongkok, sudah sepatutnya pemerintah Indonesia mampu menunjukkan pengaruhnya. "Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," cetus Fahri.

Diketahui, Larangan berpuasa tersebut dirilis melalui situs pemerintah daerah Korla, Xinjiang pada Senin (6/6). Seluruh penjual makanan dan minuman diimbau tetap beroperasi selama bulan puasa.

Senada Wakil Ketua MPR RI Hidaya Nur Wahid yang meminta adanya peran Jokowi untuk berpihak kepada umat Islam di Tiongkok. "Berpuasa kan bagian dari melaksanakan ajaran agama, yang tidak terkait dengan terorisme, radikalisme, tidak terkait juga dengan separatisme. Jadi sangat baik kalau Pak Presiden Indonesia Jokowi ikut menolak kebijakan itu," ucapnya.

Politikus PKS ini juga mengimbau Presiden Jokowi berkaca pada pemerintahan Turki yang juga sudah terang-terangan menolak larangan berpuasa itu. "Saya berharap Pak Jokowi yang dekat dengan pihak Tiongkok untuk melakukan peran maksimalnya, untuk meyakinkan. Tahun lalu, pihak Turki sudah meyakinkan pihak Tiongkok atas hal ini, tetapi ternyata diulangi lagi. Kalau Turki bisa saya yakin Pak Jokowi bisa," tandasnya menambahkan. (dli/dil/jpnn)