Ada Surat Mendagri, Pilkada Tolitoli Rusuh

Kekecewaan pendukung Aziz-Amir tidak berakhir sampai pembakaran logistik Pemilu saja, bahkan sore harinya sekitar puluhan pendukung fanatik Aziz juga melakukan konvoi menggunakan kenderaan bermotor melakukan pengrusakan sejumlah TPS yang sedang dibangun, salah satu TPS 7 halaman mesjid Jami Kelurahan baru. Awalnya mereka berkonsentrasi di Pelabuhan kemudian melakukan penyisiran terhadap lokasi TPS yang akan dibangun dalam kota. Beruntung saat itu karena belum adanya kejelasan pelaksanaan Pemilukada Tolitoli sehingga petugas PPS masih banyak yang belum membangun TPS.

Kordinator pemuda dan relawan Aziz –Amir Andi Mapiasse dimintai keterangan mengenai hal itu mengatakan, pihaknya tidak mampu membendung kekewaan pendukung Aziz. Dikatakan, aksi yang mereka lakukan merupakan spontanitas. "Saya bersama teman-teman lain berusaha untuk mengahalau, namun sia-sia, bahkan saya sendiri hampir menjadi bulan-bulanan mereka. Jangankan saya bahkan pak Aziz sendiri saat meminta untuk tidak melakukan hal itu, sudah tidak didengar lagi," kata pria yang akrab disapa Yusuf ini saat ditemui Selasa kemarin.

Kapolda Sulteng Brigjen H Amin Saleh tiba di kota Tolitoli dan langsung menemui pendukung Aziz –Amir di poskonya dijalan WR Supratman dan menyatakan Pemilukada Tolitoli ditunda selama 63 hari. Aksi mulai mereda.Selanjutnya, Kapolda pun kemudian beranjak menuju kediaman Bupati Tolitoli. Di sana, Kapolda melakukan pertemuan dengan anggota KPU, perwakilan partai serta mengundang beberapa kandidat seperti Iskandar Nasir, Ismail Bantilan maupun Moh Saleh Bantilan.

Menanggapi insiden yang terjadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Syafrun Abdullah saat dihubungi via telepon mengatakan, terjadinya insiden secaman ini sebetulnya merupakan akibat dari ketidak konsistenan KPU. "Pertama mengeluarkan keputusan Nomor 320 kemudian menganulir dengan dengan SK Nomor 324, hal itulah yang kemudian menimbulkan kontroversi yang mengakibatkan gejolak ditengah masyarakat,” jika KPU konsisten tidak akan terjadi hal seperti itu, KPU cukup berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan gejolak,” kata Syafrun kepada Radar Sulteng.