Ahli Sebut Jabatan Wamen Tak Salahi Konstitusi

JAKARTA - Pakar hukum administrasi negara, Prof Philipus M Hadjon mengatakan, Presiden berdasarkan kewenanganya menurut Pasal 17 jo Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tetap dimungkinkan membentuk jabatan wakil menteri (Wamen). Artinya tanpa ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden tetap bisa menunjuk Wamen.

 

“Inilah yang dinamakan diskresi (kewenangan, red) dari kekuasaan (presiden) termasuk penerapan pasal 10 UU Kementerian Negara yang memberi kewenangan kepada presiden untuk membentuk jabatan wakil menteri (wamen) pada kementerian tertentu sesuai beban kerja,” kata Philipus saat memberi keterangan sebagai ahli yang diajukan pemerintah dalam pengujian UU Kementerian Negara di gedung MK, Selasa (7/2).

Menurutnya, pasal 10 UU Kementerian Negara bukan persoalan konstitusionalitas, tetapi menyangkut implementasi pasal tersebut. Karenanya bila dikatakan ada persoalan konflikasi aturan jabatan Wamen, itu sangat  keliru. “Ini persoalan legalitas,” ujar Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Trisakti itu.

Dia menambahkan, pasal 10 UU Kementerian Negara tetap konstitusional. “MK tak perlu membatalkan pasal itu,” tandasnya.