Akademisi Dukung Grand Design
Jumat, 03 September 2010 – 07:36 WIB
Sementara itu, Miftah Toha menilai perlu adanya trigger power dalam grand design reformasi birokrasi, yakni perubahan sistem politik, masalah krisis ekonomi yang perlu disikapi dengan penghematan anggaran serta paradigma sistem pemerintahan. Mas Achmad Daniri menganalogikan reformasi birokrasi seperti suatu orkestra. Setiap unsur menjalankan peran masing-masing, sehingga dapat menghasilkan alunan nada harmonis.
Baca Juga:
Terkait manajemen SDM, mantan Kepala LAN Soenarno menyoroti masalah rekrutmen PNS dan penempatan pegawai yang umumnya belum sesuai kompetensi.
Eko Prasojo mengatakan, perlunya agenda setting dalam road map perlu adanya penekanan tahapan program prioritas satu tahunan dan lima tahunan. ’’Jadi, reformasi birokrasi ini tidak putus dalam satu periode saja,’’ terang dia.
Miftah menambahkan, karena reformasi birokrasi ini sebenarnya sudah terlambat, ketiganya yakni kelembagaan, sistem maupun SDM harus ditangani secara serentak. Untuk itu, bisa saja masing-masing diproritaskan pada dua item. Untuk SDM, misalnya dalam hal rekrutmen dan penempatan jabatan. Untuk tatalaksana, ditekankan pada prosedurnya, sedangkan di bidang kelembagaan diprioritaskan pada kelembagaan pemerintah pusat dulu. (art)
JAKARTA -- Kalangan akademisi dan pakar administrasi negara mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah yang telah berhasil menyusun grand design
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Terus Berupaya Memberantas Judi Online dan Pinjol Ilegal
- Sinkronisasi Data Korban Galodo Sumbar, BNPB: 61 Orang Meninggal
- Uni Irma Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Bantu Petani Korban Galodo Sumbar
- Baru Keluar Lapas, Residivis Sabu-Sabu Ini Ditangkap Lagi
- Irjen Helmy Keluarkan Instruksi, Preman di Lampung Siap-Siap Saja
- TB Hasanuddin Tegaskan Pulau di Indonesia Tidak Boleh Diperjualbelikan