Akademisi Dukung Jokowi Mendorong Transformasi Digital di Sektor Birokrasi

Armunanto mengakui  masyarakat masih khawatir dengan sistem digitalisasi dalam birokrasi, karena hal tersebut sangat rawan terjadi kebocoran data.

Namun, pemerintah punya cara tersendiri untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran tersebut, jika benar-benar pelayanan birokrasi lewat layanan digital.

“Walaupun saat ini kita masih dihantui oleh ketakutan kebocoran data digital tetapi hal tersebut bisa antisipasi dengan sistem keamanan dan konsultan keamanan digital yang bagus,” ungkapnya.

Dia menegaskan sudah saatnya memang kita bertransformasi ke era digital. Mengingat, ketersediaan sarana saat ini dan kemudahan orang-orang mengaksesnya, hampir seluruh orang Indonesia sudah paham dengan teknologi digital.

“Jadi, memang sudah saatnya mentransmisikan birokrasi menjadi digital birokasi,” kata Armunanto.

Digitalisasi birokrasi yang diinginkan Presiden Jokowi ini akan berjalan baik dengan dukungan infrastruktur internet yang hampir merata di seluruh daerah Indonesia.

“Memang belum terlalu merata, tapi kalau kita perhatikan mungkin sekitar 60 sampai 70 persen wilayah sudah tercover dengan internet. Entah itu melalui internet kabel maupun melalui setelit, bahkan daerah misalnya berada di tengah hutan Kalimantan, seperti Sangatta malah justru sudah mempraktikkan internet e-government," kata Armunanto.

Fasilitas internet sekarang dengan jangkauan internet setelit yang juga sedang dikembangkan Pemerintah, misalnya bekerja sama dengan TSLA, google, facebook, sebenarnya itu sudah cukup mengcover wilayah Indonesia.