Aksi Massa Bakal Berlanjut

Tak hanya dengan memberikan dukungan aksi massa, organisasi massa underbon PPP tersebut juga telah berkoordinasi dengan dua petinggi PPP di DPR RI. GPK DIJ telah memberikan masukan jika penetapan menjadi harga mati dari warga Jogjakarta. "Melalui Mas Romi (Romahurmuzy, anggota DPR RI pusat) dan Pak Ahmad Yani (DPR RI FPPP) kami telah berikan masukan keinginan warga GPK soal masalah penetapan yang menjadi keinginan sebagian besar warga DIJ," imbuh Toto Yuwono, sekretaris GPK DIJ.

Ia menambahkan, dalam memberikan masukan tersebut, pihaknya juga mengajak kedua wakil rakyat tersebut turun ke Jogja. Mereka juga berikan kajian sejarah Jogjakarta yang tak lepas dari keraton. "Mereka menangkap dengan baik dan telah terbukti dengan sikap FPPP yang mendukung penetapan," sambungnya.

Aksi lanjutan tak hanya dilakukan GPK saja. Salah seorang tokoh masyarakat Kota Jogja Ahmad Hanafi Rais juga merencanakan aksi wujud dukungan terhadap penetapan. Putra Amin Rais itu telah berkoordinasi dengan masyarakat lain di Jogja mendukung raja keraton dan adipati pakualam menjadi gubernur dan wakil gubernur. "Sebelum pusat memutuskan pengisian gubernur dengan penetapan, kami tetap akan melakukan aksi damai sebagai wujud bagian dari keistimewaan DIJ," imbuh tokoh Muhammadiyah ini.

Ia menuturkan, sejarah bangsa Indonesia tak bisa lepas dari Jogjakarta. Makanya, sejarah yang telah terjadi dan membidani lahirnya bangsa ini tak bisa begitu saja dihilangkan. "Pemerintah pusat seharusnya membuka mata lebar-lebar dan tak menutup telinga bagaimana keinginan warga DIJ," tandasnya. (eri)