Aksi Pembangkangan Ancam Pemerintahan Mursi

KAIRO - Aksi protes dan penolakan atas dekrit yang dikeluarkan Presiden Mesir Muhammad Mursi berkembang makin luas. Selain demonstrasi secara luas yang berbuntut kekerasan, protes pun terus mengalir dari kubu oposisi dan lembaga yudikatif (peradilan). Aksi pembangkangan masal pun mengancam pemerintahan Mursi yang terpilih sebagai presiden lewat pilpres dan menjabat sejak 30 Juni lalu.

 

Partai-partai politik liberal, kiri, dan sosialis menyerukan unjuk rasa secara besar-besaran pada Selasa besok (27/11). Aksi ini dimaksudkan untuk memaksa Mursi membatalkan dekrit perluasan kekuasaan presiden. Dekrit tersebut dinilai mengembalikan kekuasaan otokratik yang pernah berlaku di era rezim Hosni Mubarak.

 

Penolakan terhadap dekrit presiden itu telah disampaikah Mahkamah Agung atau Majlis-al-Qada" al-A"la (Supreme Judicial Council). Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Mesir, SJC menyesalkan dekrit presiden yang diumumkan pada Kamis lalu (22/11).

"Dekrit itu merupakan serangan yang tak pernah terjadi sebelumnya terhadap independensi lembaga kehakiman dan putusan-putusan yang dibuatnya," kata SJC dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi pemerintah Mesir MENA kemarin (25/11).