Aktivis Sebut Keserakahan Politik Jokowi Terlihat Sejak Periode Kedua

Aktivis Sebut Keserakahan Politik Jokowi Terlihat Sejak Periode Kedua
Para narasumber dalam Diskusi Daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang? yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin (5/2/2024) malam. Foto: Flyer diskusi daring FIM

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang kekecewaan terhadap Presiden Jokowi terus berdatangan. Akademisi dan para aktivis demokrasi menilai Jokowi telah merusak proses demokrasi Pemilu 2024 karena berupaya membangun dinasti politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres.

Bahkan, karena putusan MK yang meluluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024, Ketua MK Anwar Usman harus dipecat, sementara Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mendapatkan sanksi berupa teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Aktivis 98 Prijo Wasono mengatakan keserakahan politik Jokowi sudah mulai terlihat di periode kedua, terutama saat Jokowi memasukkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk ke jajaran kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri Pertahanan.

Padahal, kata Prijo, Jokowi telah berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM yang diketahui diduga melibatkan Prabowo Subianto.

“Sebetulnya kapan Jokowi begitu serakah? begitu brutal di akhir periode? Dia dengan berbagai cara berupaya agar Gibran ini lulus sebagai cawapres. Gerakan ke sana sebenarnya sudah kelihatan lama. Jadi, meskipun keputusan MK belum disahkan waktu itu, tetapi setelah Gibran menjadi Wali Kota, konsolidasi relawan Gibran sudah mulai dijalankan di berbagai kota,” kata Prijo Wasono dalam Diskusi Daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang? yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin (5/2/2024) malam.

Dia menegaskan langkah Jokowi memasukkan Prabowo Subianto sebagai bagian dari pemerintahan dan konsolidasi relawan untuk kepentingan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka telah membuat kecewa para aktivis yang sebelumnya cukup mengapresiasi kepemimpinan Jokowi sebagai Kepala Negara.

Bagi aktivis 98 yang masih memegang idealisme gerakan, bagaimanapun orang mencitrakan Prabowo sebagai tokoh bersih, tidak mungkin bisa.

Sebab, kata dia, Prabowo jelas terlibat dalam kasus penculikan aktivis 98 seperti Wiji Thukul yang tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini.

Akademisi dan para aktivis demokrasi menilai Jokowi telah merusak proses demokrasi Pemilu 2024 karena berupaya membangun dinasti politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News