Akuntabilitas Kinerja 80 Daerah Dinilai

JAKARTA - Akuntabilitas kinerja 80 kabupaten/kota di 33 provinsi saat ini tengah dinilai oleh pemerintah pusat. Penilaian yang dilakukan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu akan diumumkan hasilnya pada Maret 2011.

"Ini tahun ketiga kami melaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja di 80 kabupaten/kota plus 33 provinsi," kata Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN&RB Heriyana Sutisna yang dihubungi JPNN, Rabu (5/1).

Penetapan 80 kabupaten/kota itu, menurut Herri, diambil dari daerah terbaik di masing-masing provinsi. Kriteria terbaik itu dilihat dari laporan akuntabilitas kinerjanya, mulai dari penyusunan RPJM dan pengelolaan anggaran. "Selama tiga tahun ini, laporan akuntabilitas kinerjanya baik ternyata setelah kita evaluasi tidak seperti itu. Memang anggarannya banyak terserap, tapi outcome tidak ada," ujarnya.

Penilaian akuntabilitas kinerja instansi dititikberatkan pada bagaimana administrasi pemerintahannya, pengelolaan keuangan, dan hasil penggunaan anggarannya apa sesuai dengan keinginan rakyat. Jika outcome-nya tidak menyentuh rakyat, maka akuntabilitas kinerja instansi rendah.