Alasan Gerindra Melakukan Penjaringan Ulang

jpnn.com - KENDARI – Di saat partai-partai lain sudah menetapkan nama yang akan diusung di pilkada, DPD Gerindra Sulawesi Tenggara malah melakukan 'kocok ulang' atas calon-calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2017, di tujuh daerah.
Sekretaris DPD Gerindra Sultra, Djayadi Zaid mengungkapkan dibukanya pendaftaranhingga Rabu (10/8) itu merupakan hasil keputusan rapat bersama internal partai.
Menurutnya, hasil penjaringan yang diserahkan kepada DPP nantinya harus mampu dipertanggungjawabkan oleh pengurus partai.
"Karena terjadi pergantian pengurus di tubuh Gerindra maka sebagai bentuk tanggung jawab kami, perlu dilakukan penjaringan lagi," ujarnya, seperti diberitakan Kendari Pos (Jawa Pos Group).
Sebab lain lanjut dia, fakta di lapangan pengurus masih melihat adanya potensi balon lain yang menguat. Bahkan, dimungkinkan adanya kader-kader Gerindra yang bisa didorong sebagai balon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada tujuh kabupaten/kota.
"Itu sudah dinamika politik, dan kita tidak bisa menjadi partai yang kaku untuk tidak melihat potensi yang ada," ungkapnya.
Keputusan DPD Gerindra melakukan penjaringan jilid II disambut bakal calon Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP). Balon yang mengaku sudah diusung oleh Partai Amanat Nasional itu bertekad menambah dukungan dari Gerindra. "Kalau dibuka lagi, Insya Allah saya akan mendaftar," ujar ADP, kemarin.
Partai Gerindra merupakan partai pemilik lima kursi di DPRD Kota Kendari. Jika berhasil mendapatkan dukungan partai berlambang burung garuda itu, maka hampir dipastikan ADP memborong dukungan seperti target awal. (ely/sam/jpnn)
KENDARI – Di saat partai-partai lain sudah menetapkan nama yang akan diusung di pilkada, DPD Gerindra Sulawesi Tenggara malah melakukan 'kocok
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
- NasDem Karawang Bangun Kantor Megah Simbol Pemersatu