Amien Rais Heran, Kok TNI Masih Diam Soal Reklamasi Palsu

Amien Rais Heran, Kok TNI Masih Diam Soal Reklamasi Palsu
Amien Rais. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan bahwa 17 pulau palsu di reklamasi Teluk Jakarta bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Namun, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebut pulau reklamasi itu hanya untuk kepentingan Tiongkok.

“(Sebanyak) 17 pulau palsu itu nanti dipersembahkan untuk China, untuk kepentingan politik, ekonomi, dan militer. Itu dipersembahkan untuk kepentingan Beijing,” kata Amien dalam diskusi Setop Reklamasi Teluk Jakarta di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (2/11).

Karena itu, Amien pun heran sampai saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih diam saja melihat kondisi tersebut.

“Makanya saya heran, kok teman-teman TNI masih diam? Ini kok kita kan dijajah ekonomi kita,” katanya.

Amien menegaskan, dari segi telaah teknis, hukum dan peraturan perundang-undangan, ekologi maupun lingkungan hingga dampak sosial kemanusiaan mengarah bahwa reklamasi itu memberikan dampak negatif. Karena itu, menurut dia, reklamasi harus segera dihentikan. Namun, Amien menambahkan, ada satu aspek yang tidak didalami yakni dari kajian geopolitik.

Amien menjelaskan, Presiden Tiongkok Xi Jinping tengah melakukan politik ekspansionis dengan melakukan strategi One Belt, One Road atau OBOR.

One Belt, jelas dia, merupakan jalur sutera dari Beijing terus ke barat melalui 14 provinsi di Tiongkok, kemudian sampai ke Turki dan Rotterdam, Belanda. Sedangkan One Road, yaitu jalan sutera lautan dari Beijing, laut timur Tiongkok, laut selatan Tiongkok, selat Malaka, selat Sunda, Samudra Hindia, Angola sampai ke Mesir dan berlanjut ke Turki hingga Rotterdam.

“Nah jadi jelas sekali 17 pulau palsu ini bukan untuk kita, untuk teman-teman dari Tiongkok. Bisa jadi pangkalan ekonomi. Bahkan, dalam gambar yang asli sesungguhnya tol laut Tiongkok atau jalur sutera ini juga sampai ke Papua, persis tol lautnya Pak Jokowi,” kata Amien.

Dari segi telaah teknis, hukum dan peraturan perundang-undangan, ekologi maupun lingkungan hingga dampak sosial kemanusiaan mengarah reklamasi berdampak negatif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News