Analisis Pakar soal Isu HAM dan Konflik Papua di Debat Capres, Begini Hasilnya

"Berbeda dengan calon presiden nomor urut 02 (Prabowo Subianto) yang pendekatanya masih state sentris dan cenderung pendekatan keamanan? dalam menyelesaikan konflik Papua," bunyi pernyataan koalisi.

Kemudian dalam isu HAM, paslon 01 memiliki pandangan baik untuk berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat khususnya kasus penculikan aktivis 1997/1998, sementara paslon 03 memberi pandangan yang baik untuk mengembalikan negara kekuasaan menjadi negara hukum.

Lebih jauh, calon presiden nomor urut 01 dan 03 juga sama-sama memiliki pandangan pentingnya terhadap jaminan kebebasan sipil. Berbeda dengan calon presiden nomor urut 02 yang tidak terlihat jelas pandanganya tentang penyelesaia?n? HAM masa lalu, khususnya penculikan serta tidak jelas dalam isu jaminan kebebasan sipil khususnya kebebasan berpendapat.

Dalam rilis itu juga disertakan pendapat Dr Mangadar Situmorang selaku dosen Universitas Parahyangan, Bandung dan Koordinator Forum Akademisi untuk Papua Damai/FAPD yang disampaikan saat FDG.

Berikut catatan kritis Mangadar Situmorang terhadap Capres dari tiga aspek;

Pertama, dokumen visi-misi. Paslon nomor urut 01 (Anies-Muhaimin) agak lebih lengkap, karena semua aspek terkait Papua tersedia, isu HAM juga sedikit banyak dibahas.

Persoalan HAM paling dibahas dalam visi-misi paslon nomor urut 03 (Ganjar-Mahfud), termasuk isu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sedangkan isu HAM tidak didapatkan secara eksplisit dalam dokumen visi-misi paslon nomor urut 02 (Prabowo-Gibran).

Kedua, tampilan para capres dalam debat, terutama dalam menjawab penyelesaian HAM dan konflik Papua. Capres nomor urut 02 (Prabowo) mengasumsikan akar persoalan Papua adalah separatisme, pengaruh kekuatan asing dan isu disintegrasi.