Analisis Pengamat Ubedilah Badrun Soal KLB PD, Menohok Moeldoko

jpnn.com, JAKARTA - Suhu politik Partai Demokrat (PD) memanas, pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
Dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat Periode 2021-2025.
Sejumlah pihak mencurigai agenda terselubung di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melaksanakan KLB dan mengusung Moeldoko sebagai Ketum PD.
“Saya heran kepada mantan kader PD yang ngotor melaksanakan KLB ilegal walaupun jelas menyalahi AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, red) partai yang legal,” kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun seperti dikutip Antara, Jumat (5/3/2021).
“Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini,” sambungnya.
Menurut dia, terlihat ada upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan.
Dia menilai PD selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah seperti kejadian walk out saat menolak RUU Ciptaker September 2020.
“Kalau kita analisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu kita hubungkan dengan pencapresan 2024, kita bisa melihat benang merahnya,” ungkap dia.
Sejumlah pihak mencurigai agenda terselubung di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melaksanakan KLB dan mengusung Moeldoko sebagai Ketum PD.
- Ibas Ajak ASEAN Bersatu untuk Menghadapi Tantangan Besar Masa Depan Dunia
- Demokrat Laporkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulut ke MA dan Kejagung, Ada Apa?
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Perkuat Diplomasi Kebangsaan RI Hadapi Geo-Ekonomi, Ibas Mendorong Kolaborasi ASEAN Plus
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital