Andi Akmal Mengkritik Kebijakan Pemindahan IKN, Bayar Dulu Utang ke Bulog dan PT PI
Semua kabupaten atau kota sentra pertanian pangan mengeluhkan persoalan pengurangan dana subsidi pupuk karena refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).
“Bagaimana cara berpikir pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah ingin menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mana untuk memindahkan ibu kota negara,'' ungkap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan pemerintah agar menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang Rp 4,5 triliun kepada Bulog dan membayar Rp 13,8 triliun kepada PT Pupuk Indonesia.
“Sebelum pindah ibu kota negara, pemerintah semestinya memperkuat kestabilan pangan nasional dari pengendalian stok dan harga pada Bulog sampai memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara,” tandas Akmal. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara, sedangkan utang kepada Bulog dan PT PI belum dibayarkan
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- Perum Bulog Punya 1,6 Juta Ton Cadangan Beras di Gudang, Tertinggi dalam 4 Tahun
- Jumlah ASN di IKN Lebih Banyak PPPK Dibanding PNS, Ini Datanya, Jauh Banget
- Perum Bulog Mulai Salurkan Bantuan Beras Tahap 2 kepada 269 Ribu Warga Jakarta
- Panen Raya, Bulog Serap 3.000 Ton GKP Per Hari
- ORI Sarankan Seleksi CASN Ditunda hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai, Begini Respons Junimart
- Gerindra Apresiasi Kinerja Bank Mandiri pada Kuartal Pertama 2024