Anggaran Pilkada di 167 Daerah Belum Seratus Persen Cair

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, dari 269 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, anggaran yang telah dicairkan seratus persen baru di 102 daerah. Sementara di 167 daerah lainnya, dilaporkan belum seratus persen. 

"Anggaran ini perlu menjadi perhatian. Di 167 daerah belum seratus persen. Ada problem upaya pengurangan terhadap nilai yang sudah disetujui dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," ujar Husni di hadapan sekitar tiga ribuan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/11).

Menurut Husni, berdasarkan laporan yang diterima dari KPUD, anggaran belum seratus persen diterima disebabkan beberapa hal. Antara lain, ada daerah yang komitmen baru merealisasikan penggelontorannya di 2016. Kemudian ada yang meminta anggaran yang telah ditetapkan dalam NPHD, harus direvisi.

"Misal di kabupaten Kepulauan selayar (Sulawesi Selatan,red). Ini ada kekurangan (pencairan anggaran,red) dan tentu kami sudah koordinasi dengan gubernur dan sudah jelas (permasalahan dapat diselesaikan,red)," ujar Husni. 

Selain permasalahan anggaran, mantan Komisioner KPU Sumatera Selatan ini mengakui, fasilitas kampanye yang dilakukan penyelenggara pemilu, di beberapa daerah tidak memuaskan pasangan calon. Namun perlu diketahui, kampanye belum maksimal dilaksanakan karena penggelontoran anggaran yang belum maksimal.

"Kami menggunakan prinsip efektif dan efisien. Anggaran (kampanye,red) 10-20 persen, sudah cukup besar. Namun yang terjadi adalah peningkatan jumlah yang harus dianggrakan. Itupun belum kelihatan. Maka penting dipahami paslon, bukan KPU pelit atau main-main, seakan berpihak pada incumben, karena imcumben (terlihat seakan,red) punya fasilitas lebih untuk kampanye," ujar Husni. (gir/jpnn)