Anggaran Terbatas, Pilkada Kepri Terancam Tak Terawasi

Dalam konferensi pers yang juga dihadiri Ketua Panwaslu Kepri, Edward Mandala, Ketua Panwaslu Bintan, Dedeh Aisyah, dan Ketua Panwaslu Natuna Sukardi tersebut, Ridarman mengatakan bahwa bantuan Rp3 miliar itu hanya untuk Panwaslu Kepri. Sedangkan untuk Panwaslu kabupaten kota lainnya, tidak ada. Menurut hasil rapat Panwaslu, hal itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

  

"Rapat tadi kita juga mengundang Wakil Ketua DPRD Kepri, Iskandar dan beliau menjanjikan untuk berupaya mencari solusinya Senin depan (besok, red). Jika solusinya tidak ada juga, kami semua akan mundur dari Panwaslu dan Pemilukada," ujar Ridarman.

  

Ditegaskannya, bahwa sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku untuk pemilukada Prov anggaran Panwaslu didanai oleh APBD provinsi. Akibat ketidakjelasan anggaran tersebut, bukan hanya menyebabkan terkendalanya kinerja Panwaslu di kabupaten kota, khususnya yang tidak melaksanakan pemilihan bupati atau walikotanya. Tapi juga menyebabkan terkendalanya pelantikan puluhan Panwaslu Kecamatan di seluruh Prov Kepri. Padahal, tahapan Pemilukada sudah berlangsung.

  

"Sampai sekarang Panwasu Kecamatan di seluruh Prov Kepri memang belum dilantik. Bagaimana mau melantik jika anggarannya tidak ada. Apalagi geografis wilayah kepulauan yang terpencar-pencar," imbuh Sukardi dari Panwaslu Natuna.