Anggaran Tunjangan Rumah Dewan Disorot, DPRD DKI Dicap Tidak Pro Kepada Rakyat

SGY pun meminta Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono agar berani membongkar praktik anggaran gaib pada APBD 2023 yang disinyalir sudah menjadi tradisi sejak periode gubernur sebelumnya.

"Pahamlah kalau zaman Heru kan dia teken itu APBD saat dia baru masuk DKI, jadi suasana politiknya masih kebawa warisan Anies. Namun, sekarang mulai perubahan 2023 dan APBD 2024-2025, Heru harus berani lawan itu pemain-pemain anggaran yang mengkhianati rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakart Andyka mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD 2023 saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI, pada Selasa (9/5) lalu,

Dia menyebutkan bahwa anggaran kosong itu agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.

“Seolah-olah untuk mengakomodasi supaya bisa ter-cover belanja. Ialah anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD 'kosong' begitu. Ada anggarannya, tetapi isinya enggak ada,” kata Andyka. (mcr4/jpnn)