Anies, Ganjar, dan Layangan Putus

Tidak ada makan siang yang gratis. Para kepala daerah hasil PL alias penunjukan langsung itu pasti harus membayar makan siang itu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah diseleksi dengan rapi dan dipastikan loyalitasnya.

Ketika sampai saatnya rekening tagihan politik dikirim maka para kepala daerah PL itu akan cepat-cepat melunasinya secara GPL, gak pakai lama.

Partai penguasa, the ruling party, juga diuntungkan oleh fenomena ini. Vacum of power, kondisi kekosongan kekuasaan, akan diisi oleh pelaksana tugas yang loyal kepada partai.

Mereka akan menjadi petugas partai yang tegak lurus terhadap kehendak partai.

Mobilisasi dan politisasi aparatur sipil negara di daerah pada perhelatan 2024 akan menjadi persoalan serius. Dalam berbagai kasus pilkada, politisasi dan mobilisasi ASN sulit dihindarkan. Para kepala daerah memegang kontrol sepenuhnya atas nasib ASN.

Mekanisme carrot and stick, wortel dan tongkat, akan dimainkan. Siapa yang loyal akan diberi wortel, dan siapa yang menentang akan digebuk dengan tongkat.

Beda dengan kepala daerah hasil pilihan langsung yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, para kepala daerah hasil tunjuk langsung itu tidak mempunyai legitimasi politik dari rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan di DPRD.

Hal ini mencederai semangat demokratisasi hasil reformasi 1998 yang berhasil mengembalikan mandat kekuasan kepada rakyat. Di masa Orde Baru yang otoriter, kepala daerah dari level provinsi sampai kabupaten kota adalah hasil dari mekanisme tunjuk langsung tanpa tender.