Ansor Minta Jokowi-JK Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid menyatakan bahwa setidaknya ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang bakal dihadapi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti. Namun, ada PR yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya, yakni soal kemiskinan.
"Maka dari itu kita titipkan ke Jokowi-JK untuk dapat mengetaskan masalah kemiskinan ini," kata Nusron saat pembukaan Konferensi Besar XIX GP Ansor dan peluncuran buku karyanya yang berjudul “Keuangan Inklusif-Membongkar Hegemoni Keuangan” di Jakarta, Jumat (10/10) malam.
Nusron memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada sekitar 29 juta rakyat miskin dan 40 juta lebih yang hampir miskin. Artinya, kata Nusron, secara keseluruhan ada sekitar 70 juta yang masuk kategori miskin dan hampir miskin.
Nusron melanjutkan, persoalan yang juga bakal dihadapi Jokowi-JK adalah ancaman terhadap pluralisme. Alasannya, saat ini muncul suatu gerakan radikal yang cenderung mempertentangkan keislaman dan ke-Indonesiaan.
"Kita dalah orang Indonesia yang beragama Islam, artinya nilai keislaman kita menyatu secara utuh dengan ke-Indonesiaan kita," ungkap anggota DPR Fraksi Partai Golkar yang lantang mendukung Jokowi-JK ini.
Nusron juga menyinggung masalah korupsi yang harus diberantas pemerintahan Jokowi-JK. Karenanya, kata Nusron, GP Ansor mendorong pemerintahan Jokowi-JK bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, memberangus korupsi tanpa pandang bulu.
Sedangkan persoalan yang tak kalah penting adalah ancaman hegemoni legislatif yang seolah tidak mau memberikan ruang bagi ekskutif. Karenanya, Nusron memandang perlu melakukan kontrol agar tidak terjadi tirani mayoritas dan dominasi legislatif atas pemerintahan ke depan.(boy/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Nusron Wahid menyatakan bahwa setidaknya ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang bakal dihadapi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketua MPR Bamsoet Singgung Potensi Besar Tanah Papua yang Belum Digarap Maksimal
- Saksi Ahli Soroti Soal Dugaan Terdakwa Hapus Pesan Singkat
- Pengamat Bicara Soal Peran Jokowi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Simak
- Penjabat Gubernur PPB Mohammad Musa'ad Dinilai Tidak Mengayomi Orang Asli Papua Jadi ASN
- Respons Kejagung soal Kabar Jampidsus Dimata-matai Anggota Densus 88
- Fahri Bachmid Dinilai Tepat Pimpin PBB dan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran