Antisipasi Perubahan Ruang Publik Digital, Pranata Humas Harus Adaptif

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong bicara megenai peran pranata humas dalam workshop Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, Kamis (24/3).

Menurutnya, peran pranata humas dimulai dari mendengar aspirasi publik agar terakomodasi dalam kebijakan, hingga memastikan publik memahami dan merasakan manfaat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Usman berpesan, dalam menjalankan peran tersebut, pranata humas tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menggaungkan kebijakan atau program kerja pemerintah, tetapi juga harus berperan lebih jauh ke internal.

Pranata Humas harus dapat memitigasi isu di awal penyusunan strategi komunikasi agar dapat mengidentifikasi potensi terjadinya krisis dalam komunikasi publik.

Sementara, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Hasyim Gautama mengatakan untuk menambah motivasi dan meningkatkan kinerja pranata humas, pemerintah telah melakukan peningkatan tunjangan jabatan pranata humas.

Salah satunya dengan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Humas, baru-baru ini.

“Sudah ada progres baru terkait dengan peningkatan tunjangan jabatan Pranata Humas. Jadi amunisinya sudah kita siapkan, untuk kemudian pranata humas menjalankan dengan baik tugas-tugasnya,” kata Hasyim.

Analis Kebijakan Madya Ditjen Pembangunan Daerah, Kemendagri Ucup Hidayat menambahkan, perlunya memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik bagi pranata humas.