APBD Telat, DAU Tiga Kabupaten Dipotong
Senin, 04 Mei 2009 – 19:27 WIB
JAKARTA - Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, Mardiasmo, mengatakan bahwa pemerintah akan menunda pencairan 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang terlambat mengesahkan APBD. Penundaan itu sebagai bentuk sanksi agar daerah terpacu untuk menyelesaikan APBD tepat waktu. Mardiasmo menambahkan, pada tahun 2010 nanti akan ada 69 daerah yang menyusun dan mengesahkan APBD tepat waktu. Ke-69 daerah itu terdiri dari delapan provinsi dan 61 kabupaten/kota. Kedelapan provinsi itu adalah Gorontalo, NTT, Bali, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.
Hal itu dikatakan Mardiasmo kepada JPNN di sela-sela pertemuan Dewan Gubernur ADB di Nusa Dua, Bali, Senin (4/5). "Sanksinya, pencairan DAU-nya kita tunda untuk sementara hingga 25 persen. Tetapi itu nanti tetap kita cairkan seluruhnya. Hanya kita pending dulu yang 25 persen," ujar Mardiasmo.
Baca Juga:
Guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini menambahkan, dengan adanya sanksi, maka daerah akan semakin terpacu memperbaiki diri. Untuk tahun ini, katanya, akan ada tiga kabupaten yang terkena sanksi berupa pemotongan DAU tersebut. "Satu (kabupaten) di Sumatera Utara, satu di Jawa Tengah, dan satu di Papua," sebutnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu, Mardiasmo, mengatakan bahwa pemerintah akan menunda pencairan 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU)
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Putuskan HAP Jagung Naik Menjadi Rp 5.000
- Aktivis 98 Sebut Presiden Jokowi Mengkhianati Cita-Cita yang Diperjuangkan Reformasi
- Enam Kapal Perang Disiapkan Untuk Operasi Trisila di Papua & Maluku
- Peringatan Hari Otda Nasional, Wali Kota Denpasar Terima 2 Penghargaan, Selamat!
- Aktivis 98 Sebut Selama Era Jokowi Praktik KKN Dipertontonkan Secara Vulgar
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih