APBN Tak Akan Diobral untuk Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan Baru Bisa Setelah 2013
Rabu, 20 Juli 2011 – 00:20 WIB
JAKARTA – Keinginan masyarakat untuk bisa memperoleh jaminan sosial secara menyeluruh dari negara sepertinya belum bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pemerintah juga perlu melihat pada kemampuan keuangan negara. Mulai mengasumsikan penyiapan berbagai aturan terkait penerapan jaminan sosial yang paling tidak membutuhkan waktu hingga dua tahun. ”Artinya, pada 2013 baru akan selesai,” katanya.
Sekjen Kementrian Keuangan, Mulia P Nasution dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/7), menyatakan, untuk jaminan sosial yang mencakup kesehatan saja baru bisa dilakukan setelah 2013. Mengacu pada hasil exercise, pemerintah menganggap masih banyak peraturan yang harus disiapkan sebelum penerapan jaminan sosial.
Ia mencontohkan perhitungan ketika rumah sakit (RS) pemerintah memberikan pelayanan kepada peserta jaminan sosial. "Apakah semua biaya yang terkait pelayanan itu sudah dicover, atau malah akan dibebankan pada RS" Ini semua harus dihitung dengan hati-hati, sebab kalau tidak akan kacau,” kata Mulia.
Baca Juga:
JAKARTA – Keinginan masyarakat untuk bisa memperoleh jaminan sosial secara menyeluruh dari negara sepertinya belum bisa terwujud dalam waktu
BERITA TERKAIT
- Jajaki Peluang Ekspor, Pupuk Kaltim Siapkan Produk Binaan UMKM
- Kebijakan Gas Murah Dinilai Memberatkan APBN & Bisa Menghancurkan Industri
- Berdayakan Ratusan UMKM, IKPP Diganjar Penghargaan CSR Terbaik
- Asosiasi Kontraktor Indonesia & Propan Raya Berkolaborasi Dukung Pembangunan di Indonesia
- Didimax Kembali Literasi Masyarakat soal Investasi di Pasar Emas dan Forex
- Pakai Nama Baru, CGS ID Targetkan Pangsa Pasar 7,2 Persen pada 2024