APBN Tak Akan Diobral untuk Jaminan Sosial
BPJS Kesehatan Baru Bisa Setelah 2013
Rabu, 20 Juli 2011 – 00:20 WIB
Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak bermain-main dengan persoalan pendanaan dalam hal penerapan jaminan sosial. Menurut Sofyan, kekhawatiran pemerintah tentang kemungkinan jaminan sosial bakal membebani keuangan negara juga menjadi kekhawatiran pengusaha.
Salah satu yang dikhawatirkan kalangan pengusaha, sebut Sofyan, jika nantinya terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Sebab, kegagalan pemerintah membayar jaminan sosial dikhawatirkan akan berimbas ke keuangan pengusaha.
Menurut aktivis 66 itu, penerapan jaminan sosial memiliki resiko dan implikasi yang tinggi dalam hal pendanaan. "Jangan coba-coba membuat sesuatu yang kita belum tahu akibatnya. Nanti kita (pengusaha) dan buruh juga yang akan membayar. Kecuali kalau pemerintah benar-benar yakin bisa membayar,” tandasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA – Keinginan masyarakat untuk bisa memperoleh jaminan sosial secara menyeluruh dari negara sepertinya belum bisa terwujud dalam waktu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jajaki Peluang Ekspor, Pupuk Kaltim Siapkan Produk Binaan UMKM
- Kebijakan Gas Murah Dinilai Memberatkan APBN & Bisa Menghancurkan Industri
- Berdayakan Ratusan UMKM, IKPP Diganjar Penghargaan CSR Terbaik
- Asosiasi Kontraktor Indonesia & Propan Raya Berkolaborasi Dukung Pembangunan di Indonesia
- Didimax Kembali Literasi Masyarakat soal Investasi di Pasar Emas dan Forex
- Pakai Nama Baru, CGS ID Targetkan Pangsa Pasar 7,2 Persen pada 2024