Apindo Ancam Mundur dari Dewan Pengupahan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menanggapi santai ancaman dari Apindo. Sekjen KSPSI Subiyanto mengatakan, ancaman itu sudah berulang kali dilontarkan Apindo. Namun, nyatanya hingga kini tidak ada aksi nyata.

"Sudah dari tahun lalu mereka mengancam akan keluar dari DPD Kota Tangerang, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya," ujarnya.
       
Alih-alih panik akan cacatnya hukum terkait penetapan UMP dan UMK, Subiyanto justru mengatakan, hal ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi para buruh dan pekerja dalam memperjuangkan haknya. Sebab, mereka cukup berjuang melawan pemerintah.

"Akan lebih mudah tentu saja. Kalau sekarang kan kita lawannya Apindo dan pemerintah. Saat Apindo keluar, jadi lebih mudah dalam memperjuangkan hak kita," urainya.
       
Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa UMP atau UMK masih tetap bisa disusun meski persatuan pengusaha itu keluar dari DPD. Sebab, pada kenyataannya, saat ini banyak daerah yang bisa menetapkan UMP atau UMK mereka tanpa kehadiran Apindo dalam DPD mereka. Salah satunya adalah di Kabupaten Mimika, Papua.

"Adanya Apindo dalam DPD kan memang hak mereka. Saat Apindo tidak ada, masih ada pemerintah, perwakilan universitas, dewan pakar, dan BPS. Jadi masih bisa (menentukan UMP atau UMK)," jelasnya.
       
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai tindakan walk out Apindo ini justru akan merugikan pengusaha. Sebab, dengan mundurnya mereka dari DPD, pengusaha tidak lagi memiliki andil untuk menentukan besaran UMP atau UMK. Akibatnya, besaran bisa saja sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Apindo sendiri.

"Itu sangat salah (mundur dari DPD). Selain itu pemerintah akan tetap menentukan UMP atau UMK meski mereka tidak ada," ungkap Timboel. (bil/mia/sof)