ART Tanggapi Usulan Firli Bahuri Soal Presidential Threshold 0 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
Dia menilai Firli bisa memahami kerisauan yang dirasakan para anggota DPD RI soal ambang batas pencalonan presiden.
"Keberadaan sistem presidential threshold menciptakan kepastian terjadinya mahar politik," kata Rachman kepada JPNN.com, Selasa (14/12).
Dia menyebut mahar politik bisa bernilai hingga miliaran rupiah.
"Situasi demikian sama artinya dengan menciptakan prakondisi politik berbiaya supertinggi, dengan sumber-sumber pembiayaan yang sangat mungkin tidak wajar," tutur senator asal Sulawesi Tengah itu.
Dengan adanya kondisi seperti itu, Rachman meyakini KPK akan sibuk menghadapi tindak pidana korupsi yang bisa makin banyak.
"Ketimbang melihat pawai orang-orang masuk bui setelah pesta demokrasi, lebih baik dinolkan saja threshold itu," lanjut pria yang akrab disapa ART itu.
Rachman menegaskan ambang batas dalam pencalonan presiden berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menanggapi usulan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold bisa nol persen.
- Perkuat Integrasi Keluarga Karyawan, BTN Gandeng KPK
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- Gelar Halalbihalal Ketua Wilayah se-Indonesia, PPP Makin Solid
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya