AS Bangun Biro Introgasi di Lapas, Kemkumham Dapat Rp1 Triliun

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam Kemenkumham karena membiarkan Pemerintah Amerika Serikat (AS) membangun kantor Biro Interograsi di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Akibatnya, Pemerintah AS dan FBI leluasa memeriksa narapidana, terutama yang tersangkut kasus terorisme.

"Pembiaran ini, kompensasinya Kemenkuham dapat bantuan Rp1 Triliun per tahun. Pemerintah AS dan FBI bisa dengan bebas memeriksa para narapidana Indonesia di sejumlah LP, terutama napi teroris," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Selasa (14/2).

Dijelaskan, Biro Interogasi AS ini seluas 4 x 7 meter. Di dalamnya  terdapat ruang kaca pengontrol, lampu sorot pemeriksaan, alat rekam, alat sadap dan lain-lain.

Menurutnya, dalam melakukan  interogasi terhadap napi, orang-orang Amrika itu akan didampingi ptugas Dirjen Lapas. "Pihak Amerika menyebut program Deradikalisasi. Untuk progrm ini 14 pejabat Depkumham sudah dibrangkatkan ke AS. Mereka juga akan mengujungi penjara Guantanamo," ujar Neta.