AS Klaim Sukses Cekal 350 Teroris

Sejak Terapkan Keamanan Lebih Ketat pada 2009

AS Klaim Sukses Cekal 350 Teroris
AS Klaim Sukses Cekal 350 Teroris
Saat ini, sebelum pesawat dari maskapai penerbangan internasional terbang hendak menuju AS, pemerintah negeri adidaya tersebut akan lebih dulu memeriksa nama penumpang. Mereka akan dicocokkan dengan daftar panjang orang yang diduga mendanai Al Qaidah maupun orang yang pernah mengikuti pelatihan militer meski tidak dianggap ancaman bagi penerbangan. Begitu penumpang selesai dicocokkan dengan daftar itu, pesawat diizinkan terbang. Jika penumpang ditemukan dalam daftar cekal saat pesawat sudah terbang, dia akan diperiksa dan mungkin ditolak masuk ke wilayah AS begitu pesawat tersebut mendarat.

"Karena para teroris terus beradaptasi dan mengubah pendekatan mereka, kita juga harus menyesuaikan diri," ujar Senator Jay Rockefeller, Demokrat West Virginia, kepada Associated Press. Ketika rapat dengar pendapat senat sesaat setelah percobaan serangan teroris pada Natal 2009, Rockefeller memberikan perhatian besar perihal pengelompokan dalam daftar orang-orang yang diawasi.

Ratusan orang yang terkait Al Qaidah, kelompok militan Hamas di Palestina, Lashkar-e-Taiba, dan jaringan teroris lain telah dilarang untuk naik pesawat terbang dengan tujuan AS setelah diberlakukannya peraturan baru tersebut. Daftar itu termasuk mereka yang disebut oleh AS pernah dapat pelatihan senjata, rekrutmen anggota, dan melakukan perlawanan terhadap militer AS. Satu kelompok lain yang dicekal adalah mereka yang diyakini intelijen AS sengaja menjual senjata untuk tujuan terorisme.

Salah satu kasus yang muncul setelah pemberlakuan peraturan tersebut terjadi pada Januari lalu. Saat itu, seorang pria Jordania memesan tiket pesawat dari Kota Amman dengan tujuan Chicago. Dia dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS sehingga Deplu AS akhirnya mencabut visanya. Namanya masuk daftar orang yang diawasi, tetapi tidak termasuk dalam daftar dilarang terbang.

WASHINGTON - Kebijakan pemerintah AS terkait standar keamanan lebih ketat dalam kampanye atau perang melawan terorisme terus berlaku. Bahkan, kebijakan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News