Atasi Kemacetan, Dephub Minta Pemda DKI Bersinergi
Senin, 18 Januari 2010 – 18:14 WIB
Upaya pendukung lainnya adalah dengan memberlakukan electronic road pricing (ERP), atau memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi dengan berdasarkan nomor kendaraan. ”Misalnya, nomor ganjil untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat, kemudian nomor genap untuk hari Selasa, Kamis,” paparnya.
Baca Juga:
Terkait hal itu, Suroyo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung program tersebut. Bentuk dukungan yang diharapkan tersebut antara lain mengantisipasi munculnya kendala-kendala yang akan muncul seiring dengan upaya perealisasian rencana ini.
Salah satunya adalah dengan mempertahankan kondisi tata ruang wilayah ibu kota yang ada saat ini. Hal tersebut bertujuan agar konsep pengembangan sistem transportasi nasional jangka panjang tidak terkendala. ”Kalau kendala-kendala di luar DKI, biar kita (Ditjen Hubdat) yang selesaikan,” jelas Suroyo.
Dia menambahkan, pengembangan feeder untuk Transjakarta merupakan salah satu langkah efisiensi sebelum proyek mass rapid transport (MRT) yang akan menghubungkan Terminal Lebak Bulus hingga Stasiun Dukuh Atas gagasan Pemprov DKI Jakarta terealisasi. Sebelum jalur MRT itu dibangun, Suroyo menekankan perlunya langkah pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal. Busway dinilainya sebagai salah satu sarana angkutan massal yang cukup ideal untuk dikembangkan.
JAKARTA — Masalah kemacetan di ibukota Jakarta telah menjadi masalah nasional. Untuk itu, Departemen Perhubungan merancang beberapa program
BERITA TERKAIT
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
- Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah Usai, Majelis Hakim Putuskan Pemilik Asli
- Pemeriksa Pajak Diduga Melanggar Dasar Hukum Tata Cara Pemeriksaan
- Selamat, 12 Alumnus Akpol Bhara Daksa Masuki Purnabakti Tanpa Cacat
- Seluruh Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK 2024, Semoga Mulus
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Belum Tentu Juni, Piye to?