Aturan Pesangon Buruh Terkena PHK di UU Cipta Kerja
![Aturan Pesangon Buruh Terkena PHK di UU Cipta Kerja](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/05/18/ilustrasi-ruu-cipta-kerja-membuka-lapangan-kerja-bagi-milenial-foto-antara-52.jpg)
Pasal 156 Ayat 4 menyatakan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja.
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Dalam Ayat 5 dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Adapun persoalan komponen upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja diatur dalam Pasal 157 UU Cipta Kerja.
Ini merupakan perubahan dari Pasal 157 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 157 Ayat 1 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, terdiri atas:
Berikut ini aturan mengenai pesangon bagi buruh yang terkena PHK dalam UU Cipta Kerja. Simak baik-baik.
- Indonesia Resmi Gabung GCSJ, Ini Harapan Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
- Tolak Tapera, Buruh Bakal Gelar Unjuk Rasa Secara Nasional 27 Juni
- Kemnaker Meyakini UU KIA Dukung Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
- Ratusan Buruh di Jateng Tolak Tapera, Disnakertrans Sampaikan ke Pimpinan
- Menaker Ida Serukan Pentingnya Dialog Sosial di Konferensi Perburuhan Internasional
- UU Cipta Kerja Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sampai 7%