Awang Farouk: Pusat Tidak Konsisten

JAKARTA- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Farouk Alwi menuding Pemerintah Pusat tidak peduli dengan persoalan yang dihadapi daerah akibat keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi penghasil Migas.

Bagi Kaltim, utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,3 triliun yang tak kunjung dibayarkan sejak tahun 2008 membuat berbagai program pembangunan terkendala.

"Penundaan penyaluran hak daerah ini merupakan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah pusat yang tidak konsisten dan konsekuen terhadap peraturan dan ketentuan yang dibuat pemerintah sendiri," tegas Awang dengan nada kesal.

Awang mengatakan bahwa Pemprov Kaltim sudah menyurati Presiden sebanyak empat kali perihal keterlambatan pembayaran DBH yang seharusnya diterima Kaltim. Bahkan surat yang sama berkali-kali juga disampaikan ke Menteri Keuangan.