Bagi PDIP, Pansus Minyak Goreng Usulan PKS Cuma Lelucon

Namun, Deddy menilai masalahnya antara lain munculnya sekelompok kecil pemburu keuntungan di tengah kekisruhan pasokan CPO dan minyak goreng.
"Perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi dalam bentuk penimbunan barang dan penyelundupan," sebut Deddy.
Dengan demikian, dia memandang masalahnya ada pada penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Mulai Bea Cukai, Polri, kepala daerah hingga Kementerian Perdagangan.
Sebelumnya, Fraksi PKS DPR RI mendorong dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan produk itu di pasaran.
Baca Juga: Mandalika Mengubah Wajah Indonesia, Aksi Mbak Rara pun Mendunia
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan persoalan minyak goreng masih terjadi hingga kini dan berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. (mcr8/fat/jpnn)
Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyebut Pansus Minyak Goreng yang diusulkan PKS cuma lelucon, tetapi tidak lucu.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas