Bahaya, Pakar Hukum Ungkap Konsekuensi Dinasti Politik

Jika itu dibiarkan, kata Bivitri, hal itu akan memberikan jalan bagi praktik korupsi, bahkan bisa lebih parah pada muara pembajakan terhadap demokrasi.
Pembajakan demokrasi dilakukan lewat cara demokratik berdasarkan prosedural yang seakan-akan sesuai aturan.
"Nancy Bermeo bilang, 'democratic backsliding' yaitu demokrasi yang dibajak tetapi dengan cara yang demokrasi," katanya.
Bivitri menyebut bahaya lain dinasti politik juga membuat konsentrasi kekuasaan hanya tersebar di beberapa titik. Kekuasaan akhirnya hanya dimiliki lingkaran orang-orang yang sama.
"Akibatnya demokrasi kita tidak substantif, semua prosedural belaka. Dan ini sekarang yang sedang terjadi," ujar Bivitri.
Konsentrasi politik ke lingkaran tertentu dapat membuat luaran kebijakan tidak inovatif atau tidak banyak berubah. Sebab, pihak-pihak berkuasa hanya meneruskan ataupun mereproduksi kebijakan pendahulu mereka.
"Hal besar saja waktu (demonstrasi, red) Reformasi Dikorupsi, sampai lima orang mahasiswa dan pemuda meninggal dunia, apa (suara, red) kita didengar? Tidak, KPK-nya tetap dibunuh kok sampai sekarang," kata Bivitri.
Bivitri menekankan bahwa di Indonesia saat ini telah muncul dinasti politik Jokowi. "Cepat atau lambat pasti akan merusak demokrasi di tanah air," ucap Bivitri.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak soal dampak praktik politik dinasti.
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan