Banyak Kepala Daerah 'Mainkan' Dana Siluman

Penitipan dana haram ini, lanjut dia, sempat dikeluhkan beberapa direktur BPD. Namun, mereka tidak berdaya karena salah satu pemegang sahamnya adalah kepala daerah.

Disebutkan juga selama tahun 2011, ada 67 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari daerah, sedangkan pusat 86. Besaran kerugiannya ada Rp 2 miliar sampai puluhan miliar.

"Dengan adanya Surat Edaran Menpan-RB yang mewajibkan seluruh pegawai melaporkan harta kekayaannya paling tidak bisa meminimalisir PNS terutama di daerah untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan," tandasnya. (esy/jpnn)