Bayar Sewa, PBB Cek Peralatan TNI

COE biasanya dilakukan setiap triwulan dan dimaksudkan untuk mengecek peralatan utama dan pendukung kontingen negara yang ikut andil dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Melalui pengecekan, diharapkan peralatan kontingen sesuai dan memenuhi standar PBB serta mampu melaksanakan fungsi yang dirancang untuk pencapaian keberhasilan misi. Di samping itu, pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan sebuah kontingen dalam melaksanakan mandat PBB.

Kapten Hondor menjelaskan, perjanjian yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan PBB adalah penggunaan sistem ’’wet lease’’. Yakni, sistem pembayaran yang negara kontributor menyediakan dan bertanggung jawab untuk memelihara seluruh peralatan utama dan peralatan pendukung. PBB sebagai pihak penyewa wajib menyediakan pembayaran (reimbursement) atas penyediaan kebutuhan tersebut.

”Tim inspeksi PBB juga memeriksa perlengkapan setiap prajurit. Sesuai standar PBB, prajurit harus dilengkapi helm tempur, rompi antipeluru, jaket tempur, pakaian dinas lapangan, baju hangat, ikat pinggang lapangan, dan perlengkapan lain,” jelasnya.

Namun, bila ada salah satu alat saat diperiksa tidak siap operasi, pemerintah Indonesia sebagai kontributor tidak akan mendapatkan penggantian dari PBB. ”Misalnya, klakson kendaraan tidak berbunyi, lampu rem atau sen tidak nyala, mereka tidak mau membayar sewa,” katanya. (rdl/oki)