BBM dan Elpiji Naik Berbarengan, Jokowi Dianggap Keterlaluan

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 12 kilogram secara berbarengan terus menuai kritik. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai kenaikan harga BBM dan gas yang bersamaan itu merupakan bentuk hilangnya rasa sosialisme dan empati pemerintah kepada rakyat.
Ferdinand menyatakan, Presiden Joko Widodo -Jokowi- tidak memahami permasalahan yang terjadi, sehingga asal saja merestui usul kenaikan harga BBM dan elpiji 12 kg. Ferdinand bahkan menyebut kebijakan pemerintah itu menjadi bahwa Jokowi dikelilingi menteri-menteri berwatak kapitalis.
"Inilah resiko yang harus ditanggung rakyat jika menteri-menterinya berwatak neolib dan kapitalis. Sementara presidennya tidak memahami permasalahan sehingga merestui saja langkah-langkah yang diambil oleh menterinya," kata Ferdinand saat dihubungi, Selasa (3/3).
Selain itu Ferdinand juga mengatakan, kenaikan harga BBM dan elpiji telah membuktikan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib masyarakat. Padahal, katanya, pemerintah seharusnya memperjuangkan nasib rakyat.
"Sepertinya negara kehilangan jati diri, di mana seharusnya negara ada untuk mengambil beban rakyatnya bukan malah memberikan beban untuk rakyat demi keuntungan negara," ujar dia.
Ferdinand lantas meminta agar Jokowi melakukan reshuffle kepada para pembantunya dan mengganti dengan mereka yang lebih berkompeten. "Ini sudah keterlaluan, pemerintah ini perlu segera dievaluasi, Jokowi harus segera melakukan reshuffle, mengganti menteri-menteri neolib dengan menteri yang paham tentang rakyat dan paham tentang trisakti Bung Karno," pintanya.(chi/jpnn)
JAKARTA - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 12 kilogram secara berbarengan terus menuai kritik. Direktur Eksekutif
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi