JPNN.com 
Bea Cukai: Rokok Ilegal Merusak Roda Perekonomian
Ia menambahkan pajak rokok dibagi berdasarkan jumlah penduduk di suatu daerah.
Alokasinya ditujukan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Hal ini dengan bunyi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.”
Selain itu, untuk menjaga industri tembakau serta petani dan atau buruhnya, Bea Cukai akan membuat formula khusus yang mana ada kebijakan cukai, juga di satu sisi ada kebijakan bantalan untuk mengurangi dampak dari kebijakan cukai tersebut.
Antar instansi pemerintah akan saling bersinergi untuk meningkatkan pengendalian serta pengawasan peredaran rokok ilegal. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Pemerintah daerah perlu berperan aktif mengampanyekan pemberantasan rokok ilegal.
Redaktur & Reporter : Boy
- Musnahkan Barang Hasil Penindakan Periode 2024-2025, Bea Cukai Juanda Tegaskan Ini
- Bea Cukai dan TNI Gagalkan Penyelundupan 445.800 Batang Rokok Ilegal di Gorontalo
- Mantap! 2 UMKM Binaan Bea Cukai Nunukan Sukses Ekspor Produknya ke Malaysia
- Produksi Rokok Turun 4,2 Persen, Ini Penyebabnya
- Bea Cukai Batam Amankan Tukang Cat yang Selipkan Sabu-sabu di Sandal, Begini Kronologinya
- Suplemen Ternak Pangkalan Bun Tembus Pasar Belanda, Bea Cukai Sampaikan Komitmen Ini
