Beda PDIP dengan Demokrat Menyikapi Persoalan di Jiwasraya

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memiliki pandangan berbeda menyikapi wacana pembentukan Pansus Jiwasraya.

PDIP menilai pansus tidak tepat sedangkan Demokrat berbicara sebaliknya. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebutkan, tidak ada urgensi untuk membentuk Pansus Jiwasraya.

Sebab, kata dia, pembentukan pansus membuat upaya pemerintah mengembalikan uang nasabah menjadi terganggu.

"Kalau pemerintah tidak menunjukkan iktikad menyelesaikan masalah Jiwasraya itu secara cepat tentu kami akan medorong Pansus. Namun, ternyata pada penutupan masa sidang itu, pimpinan DPR sudah menagih instansi terkait, dan langsung kejaksaan bergerak," kata Deddy ditemui dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Selain itu, lanjut dia, pembentukan pansus membuat penyelidikan atas persoalan di Jiwasraya menjadi tidak fokus. Dari persoalan Jiwasraya, kata Deddy, beberapa orang telah diperiksa kejaksaan dan beberapa di antaranya sudah ditetapkan tersangka.

"Bahkan, sekarang sudah ditahan orang-orang yang disangkakan terlibat dalam kekaacauan di Jiwasraya, karena itu dalam rapat pimpinan DPR disepakati dibentuk Panja bukan Pansus," ungkap dia.

Mengacu dua hal itu, Deddy lebih memilih Panja untuk menyikapi persoalan Jiwasraya. Panja dipilih agar proses penanganan hukum atau pengembalian uang korban bisa segera diselesaikan.

"Sekarang kami sudah bentuk Panja. Ini sudah jadi keputusan DPR kalau PDIP melihat proses hukumnya sudah jalan, kalau kita masuk lagi Pansus itu ada redundant (mubazir)," papar dia.