Begini Alasan Komisi III DPR Bentuk Panja Freeport

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin diprotes oleh sebagian anggotanya saat membacakan catatan kesepakatan hasil lobi pimpinan Komisi III DPR terkait kasus PT Freeport Indonesia. Catatan ini dibacakan, menurut Aziz, tidak untuk dimintakan persetujuan tapi sifatnya pemberitahuan saja.

“Catatan: Komisi III DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (Panja) terkait penegakkan hukum kasus Freeport,” kata Aziz Syamsuddin, di penghujung rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).

Catatan tersebut, lanjutnya, berasal dari usulan Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman dan itu disepakati dalam forum lobi pimpinan Komisi III bersama pimpinan mini fraksi-fraksi di Komisi III DPR.

Usai membacakan catatan tersebut, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil dan Dwi Ria Latifah dari Fraksi PDI perjuangan mengajukan protes agar catatan tersebut tidak menggunakan frase "sepakat" dalam catatan tersebut.

“Saya sarankan catatan tersebut tidak menggunakan frase 'sepakat' karena ini memang belum dibahas dalam rapat pleno Komisi III DPR," kata Aziz Syamsuddin.

Merespon saran tersebut, politikus Partai Golkar itu minta Nasir Djamil dan Dwi Ria Latifah bahkan anggota Komisi III lainnya untuk segera berkoordinasi dengan pimpinan mini fraksi-fraksi yang ada di Komisi III.

“Dalam forum lobi Komisi III, saya hanya dibolehkan untuk menyampaikan itu saja, kalau mau protes, silakan konsultasi dengan pimpinan mini fraksi-fraksi masing-masing,” ujarnya.

Selain itu, Benny K Harman membenarkan dirinya sebagai pengusul catatan tersebut. Dasarnya, menurut Benny, karena kasus Freeport ini sangat dahsyat.