Beli Saham Newmont, Pemerintah Dituding Ditekan Asing

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Teguh Juwarno, menuding perubahan sikap pemerintah tentang penguasaan 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) lebih karena aanya tekanan dan lobi asing. Pasalnya, pemerintah pusat justru tidak membela kepentingan Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berdasar putusan arbitrase internasional justru dianggap berhak atas 7 persen saham NNT.

“Kita negara berdaulat, semestinya pemerintah pusat punya kekuatan untuk membela daerah. Saya yakin, pemerintah berubah sikap karena adanya lobi asing utamanya Amerika Serikat hingga tanpa alasan yang jelas pemerintah, Jumat (6/5) mengumumkan menguasai tujuh persen NNT," kata Teguh Juwarno, dalam rillisnya, Minggu (8/5).

Karena itu, kata Teguh, Fraksi PAN di DPR akan mempertanyakan soal ini dan mengusulkan pembatalan penguasaan saham oleh pemerintah pusat. Apalagi, lanjutnya, dana yang digunakan pemerintah pusat berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PAdahal dari keputusan rapat antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, sudah disepakati bahwa pembelian tidak menggunakan dana PIP yang nyata-nyata diutamakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

"Penandatanganan pembelian saham Newmont yang dilakukan ketika DPR reses, sama saja mengabaikan Dewan, mengingat dalam kasus ini ada keputusan DPR yang disetujui Menkeu prihal larangan menggunakan dana infrastruktur untuk urusan saham," tegasnya.