Belum Ada Alasan Batalkan Kemenangan Zaini-Muzakir

Hal senada disampaikan Maruarar.  Dengan telah menuduh terjadi pelanggaran massif dan sistematis, maka penggugat harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran dilakukan secara massal. Tapi dari keterangan para saksi, menurutnya,  tak tergambar berapa persen dari seluruh TPS yang ada, telah terjadi pelanggaran seperti yang dituduhkan.

Tuduhan pelanggaran terstruktur, lanjut Maruarar, juga lemah.  Justru, menurutnya, pelanggaran dengan menggunakan struktur pemerintah biasanya dilakukan oleh calon incumbent.  "Biasanya untuk non incumbent tak bisa melakukan. Keterangan saksi-saksi juga tak menggambarkan struktur KIP telah dimanfaatkan," terangnya.

"Kesimpulan saya, dari penggambaran saksi-saksi, tak cukup alasan untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KIP Aceh," kata Maruarar, dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Mahfud MD itu.

Sebelumnya, majelis hakim juga minta keterangan anggota Panwaslu Aceh, Asqalani. Dia menyebut, selama berlangsungnya pemilukada, Panwaslu menerima 23 laporan dari tim pasangan Irwandi-Muhyan. Dari jumlah itu, 11 kasus dinilai kadaluwarsa. Sedang 12 kasus, setelah dilakukan klarifikasi kepada pelapor dan saksi, mentok juga.