BEM SI Mengultimatum Jokowi, Ferdinand: Seolah Mereka Bisa Membelah Bumi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahaean menilai narasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang dituangkan dalam surat ultimatum ditujukan kepada Presiden Jokowi, sangat berlebihan dan terkesan menunjukkan keangkuhan.
"Ultimatum itu berlebihan dan kesannya sombong, angkuh merasa BEM SI itu bisa membelah bumi atau menggeser langit," kata Ferdinand Hutahaean melalui layanan pesan, Jumat (24/9).
Adapun, BEM SI sebelumnya mengultimatum PresidenJokowi agar memenuhi tuntutan mereka yaitu membatalkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
Eks politikus Partai Demokrat itu menuturkan, BEM SI tidak sadar diri ketika mengultimatum Jokowi. Bahkan, katanya, ultimatum kelompok mahasiswa itu sekadar nafsu besar tanpa tenaga.
"Bagai angin, dia bukan badai yang bisa menghempaskan tetapi hanya angin sepoi-sepoi yang semilir. Terasa dikulit tetapi tak berdampak apa-apa," ujarnya.
BEM SI bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) mengultimatum Jokowi segera membatalkan hasil TWK dan mengangkat kembali Novel Baswedan Cs sebagai pegawai KPK.
BEM SI dan Gasak memberikan waktu 3x24 jam kepada Presiden Ketujuh RI itu untuk memenuhi tuntutan mereka.
"Jika bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk bapak realisasikan," demikian petikan surat BEM SI dan Gasak kepada Jokowi, Kamis (23/9).
Ferdinand Hutahaean menanggapi BEM SI yang membuat surat ultimatum kepada Presiden Jokowi, simak selengkapnya.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi